Rumitnya untuk Sekedar Hidup Sederhana

Tidak mudah memang hidup di jaman sekarang. Kalau mau hidup dengansurvive, kita harus berkutat dengan sedikitnya 60 butir-butir yang tertuang di dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Apa itu KHL, KHL menurut Peratuan Menteri Tenaga Kerja No 21 Tahun 2016 adalah standar kebutuhan seorang pekerja single untuk dapat bertahan hidup secara fisik selama satu bulan.

KHL ini salah satu fungsinya adalah digunakan untuk menentukan standar upah minimum Kabupaten/Kota (UMK). Angka UMK umumnya berada tidak jauh di atas angka KHL. Harapannya adalah selain memenuhi kebutuhannya, seorang pekerja masih dapat memiliki kelebihan penghasilan.  Walaupun bagi beberapa orang, sering kali lebihnya tidak seberapa. Boro-boro untuk investasi, untuk biaya dari kondangan ke kondangan, dari arisan ke arisan saja cukup membuat pusing kepala.

Akan tetapi walau bagaimanapun, mereka yang pening kepala itu cukup terlatih untuk tidak mengeluh. Sebab sepersekian detik sebelum mengeluh, mereka langsung teringat dengan saudara-saudara mereka yang lain yang jangankan memikirkan kelebihan UMK, bahkan penghasilan saja mereka tidak punya.

Ketika seseorang sudah berhasil memenuhi seluruh KHL-nya, hidupnya baru bisa disebut hidup layak. Kira-kira demikian barangkali kerangka berfikir Presiden, Menaker dan Dewan Pengupahan Nasional. Maka apa sebutan bagi seseorang dengan penghasilan yang tidak mampu mencapai untuk memenuhi KHL? Maka disebutlah kehidupan seseorang tersebut : ‘nasib ya nasib’.

Namun, ditengah arus mainstream zaman, masih saja dapat kita jumpai ironi. Di era kehidupan mutakhir dimana basis hidup sudah menggunakan KHL, di sebuah daerah yang berada di salah satu kaki gunung di Pulau Jawa saat ini, masih ada orang yang buta-KHL.

Kalau bagi orang kota KHL adalah sesuatu yang mutlak, tidak bagi seseorang yang kita sebut saja sebagai Ki Sanak. Bagi ia yang mendiami salah satu kaki gunung di Pulau Jawa itu, KHL adalah barang asing yang definisinya tidak terjangkau di benaknya.

Kebutuhan dirinya tidak diatur oleh Peraturan Menteri apapun, tanggungan sehari-harinya tidak menurut pada apa yang sudah digariskan oleh Dewan Pengupahan manapun. Ia memilih untuk menghitung kebutuhannya sendiri dan dengan caranya sendiri. Meskipun Ki Sanak berhak mendapat hak pemeliharaan sebagaimana bunyi UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), tetapi ia memilih berupaya sekuat tenaga memenuhi kebutuhannya tetap dengan upayanya sendiri.

Sejak bangun pagi Ki Sanak sudah menjalankan aktivitas yang berbeda dengan orang-orang mainstream. Yang ia santap bukan sandwich, bukan pula nasi uduk. Hanya meneguk minum saja ia sekedar pemantik energi untuk memulai hari. Tak lupa menyiapkan bekal sebotol air minum, lalu Ki Sanak pergi ke hutan untuk repek (mencari kayu bakar) di satu waktu dan ramban (mencari pakan ternak) di kali yang lainnya.

Sore hari Ki Sanak pulang. Dan ketika matahari sudah tergelincir ke barat itulah, ia baru menyantap nasi, santap sarapannya untuk hari itu. Siklus makan yang tidak biasa, tidak seperti anjuran barat yang sangat mengkhawatirkan kita jika tidak makan tiga kali dalam sehari.

Begitu ‘beragamnya’ orang Indonesia. Pilihan kata beragam agaknya lebih arif ketimbang harus mengatakan begitu senjangnya kondisi sosial di negeri ini. Ada orang yang berkali-kali makan dalam sehari, itu saja masih diselingi coffebreak. Di sisi yang berbeda, ada orang yang hanya makan sehari sekali. Salah satunya Ki Sanak yang diceritakan di atas.

Sebab demikian menganganya rentang keberagaman nasib ekonomi penduduk negeri ini, tak heran jika pemerintah berusaha memilih menggunakan cara yang paling sederhana saja asal bisa dipakai menjadi tolok ukur kemajuan.

Cara yang pemerintah pilih ini toh juga merupakan cara yang  paling banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Kondisi ekonomi negara kita apakah maju ataukah mundur, cara yang dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan tolok ukur adalah dengan menghitung Gross Domestic Product(GDP). GDP dikenal juga dengan sebutan pendapatan per kapita.

Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah forum, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, “Ekonomi Indonesia terus tumbuh. Dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,7% per tahun. Tingkat kemakmuran masyarakat pun meningkat. Sekarang pendapatan per kapita penduduk Indonesia sudah mendekati US$ 4.000/tahun. Kini Indonesia sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah”.

Yang mesti diingat adalah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.

Sekali lagi, pendapatan per kapita adalah nilai rata-rata. Sebelum secara rumit menggunakan pendekatan ekonomi, kita coba menggunakan pendekatan  aritmetika sosial sederhana saja untuk berusaha memahami hal ini. Apakah pendapatan perkapita yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi negara juga otomatis merupakan indikator meningkatnya kesejahteraan rakyat?

Rata-rata adalah suatu nilai yang merepresentasikan sekumpulan data.  Kalau dari data yang kita oleh, angka-angka yang besar mengalami kenaikan, sedangkan angka-angka yang kecil tetap, apakah nilai rata-rata itu akan naik juga? Jawabnya : iya.

Bahkan kalau angka-angka yang besar naik, angka yang bawah turun, bisa saja tetap naik kok, tinggal mana yang lebih fantastis, kenaikannya atau penurunannya?

Dan seperti kita tahu, di dalam falsafah ekonomi neoliberal, memang angka-angka besar diberi potensi naik yang fantastis secara leluasa. Yang kaya dipermudah untuk semakin raya. Yang miskin terabaikan sehingga semakin miskin. Orang besar terus membesar, orang kecil dibiarkan mengecil bahkan dianggap tidak ada.

Kita coba simulasikan menggunakan angka-angka saja. Kalau ada 8 angka misalnya, yakni : 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3 dan 3. Berapakah rata-ratanya? Rata-ratanya adalah 5. Sekarang, angka yang besar kita naikkan dan angka kecil kita biarkan tetap, menjadi : 9, 8, 7, 6, 4, 4, 3 dan 3. Berapakah rata-ratanya? Rata-ratanya kini naik menjadi 5,5. Nilai rata-rata naik, tetapi apakah distribusi kenaikan dialami pula oleh angka-angka kecil? Tidak.

Pendapatan per kapita dapat saja naik, meskipun segelintir bahkan bisa jadi sebagian besar komponen datanya tetap alias tidak naik. Lalu, bagaimana pula jika yang terjadi justru angka-angka rendah menurun? Tetapi penurunan itu tersembunyi oleh fantastisnya kenaikan segelintir elit-elit pemilik angka-angka besar? Misalnya yang terjadi menjadi : 100, 15, 9, 8, 2, 1, -1, -10. Rata-ratanya menjadi : 15,5. Itu gambaran ketika komponen data yang turun tidak terdeteksi oleh demikian fantastisnya kenaikan komponen data lainnya.

Ekonomi juga matematika menggunakan rumus yang sama. Kedua disiplin itu bekerja dengan kepatuhan kepada hukum Tuhan. Sementara itu, neoliberalisme justru hadir dengan  memaksakan diri membangun rumus-rumus baru. Ia tidak menyuruh kita menerimanya menggunakan empirisme-logis. Ia hanya ingin kita menerima dengan cara mengimaninya saja dengan sepenuh hati dan fikiran.

Iman tidak membutuhkan pembacaan realitas. Entah di bawah belepotan,  pontang-panting tidak karuan. Yang penting pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan cara mereka dapat menunjukkan tanda-tanda peningkatan, maka hal itu adalah sebuah prestasi.

Ini kita belum membicarakan hal yang lebih jauh dan lebih rumit, yakni mengenai sikap obsesif kita terhadap inflasi. Inflasi yang merupakan buah simalakama di era supra-modern hari ini. Kalau terjun mengikuti lajunya kita tersengal-sengal, kalau tidak mengikutinya kondisi juga tidak kalah runyam.

Padahal yang masyarakat butuhkan tidaklah neka-neko, tapi kok sistem ekonomi dibuat menjadi neka-neko begini. Yang masyarakat butuhkan hanya hidup yang layak. Tidak harus hidup yang berpetumbuhan, kalau cara bertumbuh adalah dengan tersengal-sengal mengejar laju inflasi. Apalah artinya tumbuh, kalau ukuran pertumbuhan sendiri bukanlah menggunakan sesuatu yang nisbi.

Kalau sudah begini, lebih baik merenung sendiri-sendiri saja. Apakah hidup layak harus memenuhi puluhan deret daftar KHL itu adalah sesuatu yang mutlak? Atau cukup menjalani hidup sebagaimana Ki Sanak yang diceritakan di atas menjalani hari? Atau mencari definisi hidup layak sendiri-sendiri saja? Asalakan hidup yang rumit ini bisa dibuat menjadi lebih sederhana : bangun pagi dengan segar, makan dengan secukupnya, aktivitas tetap bisa maksimal lalu pulang bisa istirahat dengan hati puas. [] Rizky Dwi Rahmawan

NKRI Jangan Hanya Sekedar

Kebutuhan rakyat kecil sangat sederhana, yaitu terjaminnya kebutuhan-kebutahan mendasar, yaitu pangan, pendidikan dan kesehatan. Orang kecil tidak punya agenda apapun untuk merancang melakukan hal-hal destruktif yang mengancam keutuhan negara. Mereka terlatih untuk menikmati hidup dengan bekerja di sawah, pabrik dan jualan di trotoar. Asal lapak ekonomi dan lapangan sosial mereka dijaga kedaulatannya dan dimartabatkan, semua akan beres-beres saja. Tetapi jika atas nama persaingan global, semua orang dari seluruh dunia dibiarkan masuk dan merebut ruang-ruang hidup rakyat, lalu apa urgensi dan fungsi negara.

Tanah Indonesia dan alam subur Nusantara adalah surga yang diincar semua orang di dunia. Dibutuhkan penjaga yang kuat untuk menjadi ‘pagar’ bagi banjir bandang penjarah asing yang datang ke negeri ini dengan dalih perdagangan bebas. Sebagai negeri kaya, tentu kondisi itu sangat merugikan kita. Kalau dulu kedatangan Belanda langsung dianggap musuh karena kerajaan-kerajaan waktu itu paham makna kedaulatan dan mengerti arti martabat. Juga belum ada pasal hukum tentang persaingan bebas, sehingga penjajah merupakan pihak yang dengan mudah kita nilai ‘haram’ kedatangannya.

Sebagai negeri yang kaya raya secara alam, pemerintah selaku petugas penjaga negeri ini sudah saatnya tidak sekedar menyuruh rakyatnya untuk siap bersaing menghadapi kedatangan penjajah legal, tanpa berpikir membangun pagar untuk meproteksi isi rumah dari penjarahan. Jangan biarkan rakyat kecil yang biasa hidup dengan nilai-nilai kebersahajaan untuk bersaing dengan pendatang yang rakus dan bermodal besar.

Tampaknya kita memang butuh belajar kembali tentang makna kedaulatan, nasionalisme, dan kemerdekaan. Agar kita tidak kalang kabut dan tertipu oleh pengaruh-pengaruh globalisasi dan universalisme yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk membongkar batas-batas negara.

Ketika negara tidak kuat dan beritikad untuk melindungi warga bangsa, maka NKRI hanya akan menjadi sekedar identitas teritorial geografis, tetapi diam-diam batas-batas nilai yang merupakan hakekat eksistensi sebuah negara telah hilang. [] Agus Sukoco